Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Sugeng rawuh Ebadi di Website Kami!

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menerima laporan dari Tim Khusus (Timsus) Verifikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 Kota Bogor untuk jalur pemeringkatan SMPN. Dia menegaskan, jika tidak ditemukan nama dalam pemeriksaan lapangan, maka nama-nama tersebut akan segera dirilis. Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Ketua Irwan Riyanto dari Sekretariat Kota Bogor, dahulu Departemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, dipimpin oleh Departemen Inspeksi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); Dinas Pendidikan (Disdik) dan seluruh perangkat daerah; kota bogo. Hasil inspeksi lapangan dilaporkan.

Dari laporan yang diminta Bima Arya; 913 pendaftar SMPN dari panel verifikasi PPDB 2023 terindikasi bermasalah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 763 pendaftar telah disaring dan 150 sisanya masih diproses dari 913 pendaftar yang disebut mengalami kendala.

Dari 763 pendaftar yang benar-benar diperiksa, terdapat 414 pendaftar yang memenuhi aturan dan 155 pendaftar tidak menaati aturan. Sisanya masih dalam proses. Keluarkan Maklumat, Sivitas Akademika UMJ Minta Presiden tetap Jaga Nilai Moral dan Etika

Artinya di tempat yang dikunjungi (tempat tinggal dicatat oleh petugas) ada 155 orang yang tidak menemukan nama penanya. Ya, (2023) karena penundaan . Pengumuman PPDB) Selasa. Hingga 11 Juli 2023. Oleh karena itu, “masih ada dua hari lagi untuk melanjutkan,” kata Bima Arya dalam jumpa pers yang digelar di Balai KCD Jabar Wilayah II Kota Bogor. depok dan bogor. kota Minggu 9 Juli 2023.

Setelah itu, nama calon yang tidak ditemukan nama terdaftarnya akan segera dirilis dan bisa mendaftar di sekolah swasta.

“Selanjutnya nama tersebut akan dihapus dari daftar PPDB. Nama berikutnya otomatis naik ke atas dan akan diumumkan untuk SMP pada Selasa, 11 Juli 2023,” tegasnya.

Selain itu, Seluruh laporan dari Timsus dan warga akan dikirimkan ke KCD Wilayah II untuk tingkat SMAN yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Bima Arya juga diserahkan seluruhnya kepada Provinsi Jawa Barat karena Pemkot tidak mempunyai kewenangan terhadap SMA tersebut.

“Saya yakin, Jika tidak memungkinkan untuk melakukan penyaringan seperti SMP dalam waktu dekat, kami akan membukanya nanti (melalui pemerintah negara bagian melalui KCD) untuk melakukan proses penyaringan kualifikasi berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. “Dia berkata.

Oleh karena itu, Bima Arya menegaskan, Timsus sebaiknya dilanjutkan; Masyarakat diminta mengirimkan informasi atau laporan tentang pemalsuan dan lainnya.

“Untuk pelamar SMP, tidak semuanya bisa memverifikasi bukti. Saya katakan sebelumnya bahwa ada 913, Jumlah masalahnya mungkin jauh lebih tinggi. Jadi kami membukanya. Ada peluang untuk mendukung warga setempat,” katanya.

Nantinya akan keluar laporan dan jika ada kendala maka peserta akan terus mengikuti peserta yang dinyatakan berhasil setelah dilakukan verifikasi tidak mengikuti aturan.

Oleh karena itu, dia mungkin tidak memenuhi syarat sesuai kewenangan kita untuk jenjang SMA, ujarnya.

Karena itu, Saat ini pihaknya sedang fokus memperbaiki PPDB 2023 agar benar-benar menyelamatkan hak warga Bogor yang memiliki syarat untuk diterima di sekolah pilihannya.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bersikap tidak adil kepada siapa pun. Jadi, jangan mencari tempat untuk anak-anak, bukan untuk hits, itu saja. Jika Anda berjuang tahun demi tahun untuk mendapatkan tempat, itu masalah bagi kami…, bukan untuk hits,” katanya. Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Bima Arya selaku Ketua Pengurus APEKSI bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional di luar kewenangan pemerintah kota. budaya Secara resmi akan diserahkan kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Presiden Republik Indonesia. . Sebuah sistem yang akan didukung melalui Forum Kerja Nasional APEKSI.

Setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka jalur pengaduan terkait PPDB 2023, PPDB banyak menerima pengaduan terkait jalan zona PPDB 2023 yang kontroversial.

Laporan warga yang masuk; pengumpulan data; Berdasarkan hasil analisis dan investigasi, Bima Arya langsung melakukan uji lapangan pada 6 Juli 2023 dan menemukan indikasi penipuan semakin kuat.

Pada 7 Juli 2023, Bima Arya meninjau langsung proses PPDB di sekolah, melakukan validasi di Kantor Disdukcapil, dan melakukan verifikasi proses verifikasi di Disdik sehingga indikator tersebut semakin diperketat.

Dari situlah dibentuk tim khusus agar semuanya berjalan sesuai aturan. Banyak kampus yang mendesak presiden untuk tetap netral pada pemilu 2024; Hal itu diungkapkan Bobby Nasution. Menurut Bobby Nasution, setiap orang berhak memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Ebadi 6 Februari 2024