Belajar dari Vietnam, Revisi Aturan PLTS Atap Hindari Kerugian Negara

Ebadi, Jakarta Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai persetujuan pemerintah atas revisi Peraturan Menteri No. 26/2021 terkait penggunaan PLTS Atap mampu menghindarkan negara dari berbagai jenis kerugian besar yang dialami Vietnam.

“Kalau aturan ini tidak diubah, maka perekonomian negara akan terbebani. Misalnya Vietnam, karena tidak lancar dan menimbulkan kerugian, negara itu menghentikan PLTS Atap pada tahun 2021 hingga 2030,” dikutip Agus, Kamis. (15/2/2024).

Agus menjelaskan, jika negara harus membeli listrik dari PLTS Atap, maka keuangan negara akan terpuruk. Namun dengan adanya perubahan yang disetujui Presiden, tidak ada kerugian negara karena tata cara jual beli listrik antara pemilik PLTS Atap dengan negara dihilangkan, ujarnya.

Agus mengatakan Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam yang penerapan PLTS Atapnya merugikan APBN. Saat itu, Vietnam sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang gencar menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap akhirnya mencabut peraturannya sendiri.

Diketahui, di Vietnam, dalam kurun waktu 1 tahun yakni periode 2019-2020, akan terdapat tambahan kapasitas sekitar 8 GW untuk PV rooftop dan sekitar 8 GW untuk pembangkit listrik tenaga surya. Namun hal ini menimbulkan masalah baru pada sistem ketenagalistrikan Vietnam. Pada akhirnya, offtaker Vietnam Electricity/EVN mendapat pukulan telak.

Perlu ditegaskan, jelasnya, persetujuan pemerintah terhadap PLTS Atap dapat menyelesaikan banyak permasalahan. “Khususnya penambahan pemasangan PLTS Atap di Tanah Air akan berdampak pada pembelian dan penjualan listrik,” kata Agus. Aturan yang Direvisi

Karena itu, Agus berharap revisi aturan yang disetujui pemerintah untuk memperkirakan risiko kerugian negara segera diumumkan. Penting untuk tidak merugikan negara, katanya.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, menurut Agus, intermittency atau ketergantungan cuaca merupakan salah satu kelemahan pembangkit listrik tenaga surya. Oleh karena itu, keadaan ini mengganggu keandalan listrik yang mengakibatkan kurang optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, peralihan energi dari fosil ke energi baru terbarukan harus terjadi tanpa mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan masyarakat dan negara.

“Pada COP28 terakhir di Dubai, saya tidak melihat negara-negara maju secara serius menerapkan transisi energi ke energi terbarukan. Uni Eropa baru-baru ini memulai kembali pembangkit listrik tenaga batu bara setelah memotong gas Rusia,” tutupnya.

Direktur Eksekutif CESS (Pusat Kajian Keamanan Energi) Ali Achmoudi Achyak menilai penghapusan prosedur pembelian dan penjualan tenaga listrik (ekspor-impor) dalam revisi Keputusan Menteri ESDM No. 26/2021 tentang PLTS Atap berdampak positif. Tentang stabilitas dan keandalan listrik bagi masyarakat.

Ali menjelaskan, dengan penghapusan skema jual beli listrik, negara tetap bisa menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik di masyarakat.

Perlu diketahui, jika listrik dari PLTS Atap diperjualbelikan ke jaringan dan transmisi milik pemerintah, maka ada risiko terganggunya sistem ketenagalistrikan karena listrik yang dihasilkan PLTS hanya bergantung pada sinar matahari. Dikutip Selasa (13/ 2/2024), “Kalau mendung pasti listrik mati,” ujarnya.

Menurut dia, penghapusan skema jual beli berdampak besar terhadap kedaulatan energi karena tidak memadukan sistem ketenagalistrikan milik negara dengan sistem ketenagalistrikan sederhana yang dihasilkan secara mandiri oleh PLTS Atap.

“Dalam hal ini, sistem kelistrikan masyarakat umum adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan,” ujarnya.

Ali menjelaskan, hal terpenting dalam sistem ketenagalistrikan tanah air adalah jaringan dan transmisi. “Nah, kalau jaringan dan transmisi itu bisa mengatasnamakan liberalisasi, maka negara tidak akan punya peran lagi dalam menyediakan listrik,” kata Ali.

Dia menambahkan, tanpa adanya skema jual beli listrik dalam revisi aturan tersebut, kelebihan pasokan listrik dari PLTS rooftop tidak bisa dialihkan atau dibebankan ke sistem jaringan pelat merah. Diketahui, pada aturan pertama, pengguna PLTS Atap bisa mengirimkan kelebihan daya melalui jaringan negara.

“Jadi saat itu negara diminta membeli atau membayar kelebihan pasokan listrik tersebut. Lucunya, karena negara tidak ada urgensinya untuk membeli listrik dari PLTS Atap, ujarnya.

Selain mengkhawatirkan perubahan aturan PLTS Atap, Ali merujuk pada klausul atau pasal power wheeling yang rencananya akan dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

“Jika skema ini diterapkan maka akan menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakannya. Apalagi untuk menentukan tarif listrik ke depan dan tentunya keandalan listrik bagi masyarakat,” tutupnya.

Dorong Transisi Energi, Pertamina Adakan Sekolah Energi Berdikari Pertama di Tanah Papua

Ebadi, SORONG – Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, PT Pertamina (Persero) terus mendukung tujuan pemerintah dalam program transisi energi dan mencapai zero emisi (NZE) atau nol emisi pada tahun 2060.

Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya dalam proses bisnis perusahaan, namun juga melalui berbagai kegiatan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

BACA JUGA: Apresiasi Kinerja Eksekutif, Pertamina Drilling Services Indonesia Holding PDA 2023

Salah satunya adalah program Desa Mandiri Energi yang menggalakkan penggunaan energi terbarukan di 85 desa di Indonesia.

Program Desa Mandiri Energi kemudian dikembangkan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat dengan tujuan khusus menyasar sektor pendidikan sehingga lahirlah inisiatif bernama Sekolah Mandiri Energi.

BACA JUGA: Desa Wisata dan Produk Tawaran untuk UKM Terungkap di Pameran Pertamina di Belanda

Program Sekolah Mandiri Energi telah bermitra dengan beberapa SMP dan SMA di berbagai wilayah Indonesia untuk melakukan transisi energi dengan menggunakan peralatan energi surya sebagai sumber energi dalam proses belajar mengajar.

Salah satu sekolah yang dipilih untuk menjalankan program ini adalah SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong yang terletak di Desa Wayankede, Distrik Seget, Provinsi Papua Barat Daya.

UPDATE: Pertamina-KAI luncurkan vending machine UMKM di Stasiun Gondangdia

Sekolah ini kemudian menjadi sekolah pertama di Papua yang menjadi tuan rumah Sekolah Mandiri Energi.

Proyek ini diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan kepedulian lingkungan dan edukasi tentang energi baru dan terbarukan (EBT).

Rangkaian kegiatannya antara lain penanaman pohon, pameran daur ulang yang menampilkan karya siswa dari bahan daur ulang, kelas senior, dan talkshow interaktif dengan beberapa pembicara.

“Perlunya peningkatan kesadaran terhadap energi terbarukan di kalangan generasi muda agar dunia kita dapat terlindungi untuk generasi berikutnya,” kata General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim Yusuf Mansur dalam sambutannya.

Program ini juga menjadi langkah awal SMA Negeri 6 Kabupaten Sorong merintis menjadi Sekolah Adiwiyata, salah satu program yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami berharap dengan masuknya PLS dapat menjadi batu loncatan bagi SMA Negeri 6 untuk mengikuti program sekolah Adiwiyata. Harapannya, mulai tahun 2024, pihak sekolah mulai mengembangkan program pendidikan yang ramah lingkungan sesuai RU VII Kasim,” tambah Reno Fri Daryanto selaku Deputy CSR Manager PT Pertamina (Persero) yang hadir dalam acara tersebut.

Pemerintah daerah juga ikut serta dalam proyek tersebut, yang secara umum mendukung program-program yang diusung oleh Pertamina dan khususnya RU VII Kasim.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina khususnya RU VII Kasim yang telah banyak membantu dalam pembangunan masyarakat khususnya dalam pendidikan anak-anak di wilayah Seget,” kata pakar sumber daya manusia Kabupaten Sorong Wa Ode Likewati.

Ia berharap proyek ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak di lingkungannya untuk terus menjaga lingkungan di sekolah dan di rumah. (mrk/jpnn)

Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

Ebadi, Jakarta – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai mitigasi krisis iklim yang digalakkan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Banyak kebijakan pemerintah, termasuk perdagangan karbon dan transisi energi, pada kenyataannya dipandang sebagai ancaman baru bagi masyarakat adat di banyak wilayah.

“Masyarakat adat tidak pernah dipandang oleh pemerintah sebagai aktor kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi pada Sabtu 3 Februari 2024.

Rukka mencontohkan isu terkait Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Emisi Karbon. Kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dinilai mengabaikan peran masyarakat adat. Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengendalikan nilai ekonomi karbon yang dihasilkan hutan. Padahal, hutan itu dilindungi dan dilindungi oleh masyarakat adat, ujarnya. Menurut Rukka, hal serupa juga terjadi pada tahun 2023 di Kantor Jasa Keuangan (OJK). dalam Peraturan No. 14 tentang perdagangan karbon dioksida melalui pertukaran karbon.

Rukka meyakini kebijakan pengendalian CO2 hanya menguntungkan perusahaan. Alih-alih menjamin hak-hak masyarakat adat, ekonomi hijau yang berkedok mitigasi krisis iklim justru menjadi ancaman baru.

Ia mencontohkan masyarakat Aru lokal di Maluku. Hutan Kepulauan Aru telah ditempati oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sejak Undang-Undang Cipta Kerja berubah nama menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman ( PBPH-HT) – dengan luas 170 ribu hektar. Pemegang konsesi kini bekerja sama dengan badan usaha karbon yang ingin mengembangkan lahan seluas 591,95 hektar. “Hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat adat Aru ini sudah direncanakan,” kata Rukka.

Pengabaian hak-hak masyarakat adat juga terjadi dalam pengembangan proyek energi berkelanjutan. Rukka mencontohkan proyek pengembangan energi panas bumi di Pulau Flores yang menggusur lahan seluas 3.778 hektar yang dihuni 14 komunitas adat setempat. “Proyek ini mengancam hilangnya tempat tinggal bagi 4.506 warga masyarakat setempat di Pocoleok, Manggara, Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Rukka menilai situasi ini semakin meningkatkan ancaman terhadap masyarakat adat yang terus kehilangan wilayahnya. Menurut AMAN, tahun lalu ada 2,57 juta orang yang disita untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. hektar wilayah bersama. Penyitaan ini seringkali disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Pada tahun 2024 bulan Januari. adalah rekor rumah kaca baru untuk suhu rata-rata bulanan. Baca selengkapnya

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim yang mengancam hampir seluruh dunia berkembang pesat. Baca selengkapnya

3 teknologi unggulan, mulai dari peringatan dini BMKG di Kabupaten Pantura, visi misi calon presiden terkait masyarakat lokal, dan jalur udara darat di Jawa Barat. Baca selengkapnya

Politik pra pemilu berkisar pada pembahasan isu-isu politik yang jauh dari kepentingan masyarakat adat. Baca selengkapnya

Selain nasib masyarakat adat dan penerimaan mahasiswa baru Unair, dampak perubahan iklim terhadap konflik manusia-gajah juga dikaji. Baca selengkapnya

2,57 juta akan disita untuk investasi pada tahun 2023. hektar wilayah adat. AMAN mengkritik Pilpres 2024 yang mengabaikan isu masyarakat adat. Baca selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen sebesar $122 miliar untuk SDG7 dan nol emisi karbon. Bergabunglah dengan Perjanjian Energi yang dipimpin PBB. Baca selengkapnya

Pemerintahan DPR dan anggota DPR dinilai tidak menganggap penting persoalan adat ini. Baca selengkapnya

Daripada menurunkan target energi terbarukan, pemerintah sebaiknya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut selama ini. Baca selengkapnya

Pemasangan panel surya pada PLTS Terapung Cirata diyakini terus memberikan dampak terhadap biota perairan. Baca selengkapnya

PLTS Terapung Cirata Jadi Percontohan Transisi Energi, Trend Asia: Tetap Ada Dampak Lingkungan

Ebadi, Jakarta –

Trend Asia, perusahaan utilitas publik di bidang konversi energi, menilai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, berpotensi mengganggu kehidupan perairan. Menurut Yuyun Indradi, CEO Trend Asia, kandungan di danau Chiratai mungkin terpengaruh oleh kandungan di lapangan. “Penyediaan panel surya terapung membuat cahaya tidak masuk ke dalam air dan mengganggu proses alami yang terjadi di waduk,” kata Gubernur kepada Tempo kemarin.

Kapasitas PLTS Terapung Cırata yang memiliki luas lebih dari 200 hektare mencapai 193 megawatt (MW). Sangat besar dan mencakup tiga wilayah seperti Purwakarta, Cianjur dan Bandung Barat, proyek ini dirancang untuk menyediakan listrik ke pulau Jawa dan Bali. Saat disetujui pada November 2023, pemerintah menyatakan proyek pembangkit listrik tenaga surya di Waduk Cirata akan menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.

Menurut Yuyun, besarnya ukuran planet terapung Matahari dapat menghentikan fotosintesis fitoplankton yang membutuhkan oksigen. Hal ini bisa menimbulkan efek domino akibat menipisnya oksigen di Waduk Cirata. Jika terus berlanjut dan menyebar dalam jangka waktu lama, sejumlah organisme akuatik yang membutuhkan paparan sinar matahari langsung akan mati dan jumlah nitrogen di dalam air akan meningkat.

Senada, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Hadi Priyanto juga menyinggung bahaya kerusakan biota akibat menghalangi sinar matahari. Jika negara bisa menjamin kualitas teknologinya, tidak ada bagian panel yang rusak. Menurut Hadi, baja pada rangka panel PLTS Terapung Cirata perlu didesain agar bisa berkarat. Baja tersebut harusnya bertahan 20-30 tahun karena dipasang di danau baru dan bukan di laut yang lebih rentan terhadap korosi. “Tidak ada kerusakan seperti pecahan kaca.”

PLTS Terapung Cirata merupakan salah satu proyek energi baru terbarukan (EBT). Dalam salah satu debat Pilpres 21 Januari lalu, PLTS Cirata yang dihadirkan calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai contoh pergeseran energi hijau yang patut dicoba. “Kita seharusnya tidak lagi bergantung pada energi fosil,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menyatakan kapasitas PLTS Terapung Çırata bisa meningkat menjadi 1,2 gigawatt (GWp) jika terpakai 20 persen Waduk Çırata. Proyek tersebut dikatakan berkontribusi terhadap target netralitas atau netralitas bersih tahunan sebesar 245 gigawatt jam (GWh) dan mengurangi emisi sebesar 214 ribu ton karbon dioksida per tahun.

“PLTS Terapung Cirata akan menjadi indikator percepatan transisi energi yang mendukung tercapainya zero electrical (NZE),” kata Arifin Tasrif dalam siaran persnya, Kamis, 9 November 2023.

Baca analisis mendalam potensi limbah PLTS di Laporan Premium Tempo

Siswi SMA Faisal mengikuti kompetisi akbar Prabowo-Gibran di GBK bersama empat temannya. Hasilkan uang dan tonton konser Dewa 19. Baca selengkapnya

Terkait keputusan DKPP tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming enggan berkomentar. Baca selengkapnya

Aksi di Balai Kota Solo pun menguntungkan Gibran. Dia mengundang koordinator lapangan ke kantornya dan bertemu dengan keempatnya. Baca selengkapnya

ESDM berfokus pada pengembangan mineral berharga dan populer di tiga sektor utama: kendaraan listrik, energi surya, pertahanan, dan kesehatan. Baca selengkapnya

Tanpa basa-basi lagi, Gibran langsung menandatangani surat pernyataan kesetiaannya. Mereka yang ikut serta dalam gerakan itu mencium tangan Gibran. Baca selengkapnya

DKPP menilai Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan sejumlah anggotanya melanggar kode etik.

Keputusan DKPP bisa menjadi peluru untuk menggugat penunjukan Gibran Rakabuming sebagai calon. Baca selengkapnya

Kuasa hukum Almas Tsaqibbirru mengatakan, berdasarkan pemeriksaan pengadilan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada kesepakatan antara kliennya dan Gibran. Jadi mengapa mengajukan gugatan karena pelanggaran kontrak? Baca selengkapnya

TPDI menduga ada unsur konspirasi di balik tuntutan Almas Tsaqibbirru sebesar 10 juta dolar terhadap Gibran Rakabuming. Baca selengkapnya

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi permasalahan iklim dinilai mengabaikan hak warga negara. Perdagangan karbon dan transisi energi merupakan ancaman baru. Baca selengkapnya