Ramai Politisasi Bansos, Pos Indonesia Klaim Penyaluran Tepat Sasaran Sesuai Data Pemerintah

Sugeng rawuh Ebadi di Website Kami!

Ebadi, Jakarta – PT Pos Indonesia menyatakan bantuan sosial masyarakat yang disalurkan melalui Pos Indonesia sudah siap. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, bantuan tersebut diterima sesuai informasi atau nama penerima yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks politisasi bantuan sosial yang dilakukan pemerintah. Ramai Politisasi Bansos, Pos Indonesia Klaim Penyaluran Tepat Sasaran Sesuai Data Pemerintah

Dijamin tepat jalurnya, tapi tergantung datanya, kata Faizal usai acara POSIND Day di Danareksa Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2024.

Menurut Faisal, data penerima bansos bukan dari Pos Indonesia, melainkan dari pemerintah. Kalau bantuannya dari Kementerian Sosial, informasinya dari Kementerian Sosial. Menurut Faizal, Pos Indonesia hanya memberikan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan beras, bantuan peralatan masak listrik, bantuan pangan untuk ibu hamil dan bencana alam yang bertanggung jawab dalam penyaluran berbagai bantuan sosial masyarakat seperti bantuan tempur.

“Puncaknya kita distribusikan ke 20 juta keluarga. Itu banyak, tantangannya di alamat,” ujarnya.

Ia mengatakan, penyaluran bansos dilakukan dengan tiga cara berbeda. Apabila keluarga penerima tinggal dalam radius 1 km dari kantor pos, maka dapat mengambil langsung di kantor pos terdekat. Jika lebih dari 1 km, Pos Indonesia akan mendistribusikannya ke masyarakat seperti RT, RW, kelurahan, dan sekolah.

“Bagi lansia, sakit atau hamil yang tidak bisa datang, kami bagikan dari rumah ke rumah,” jelasnya. Pengrajin Solo Banjir Pesanan Kepala Goyang Anies, Prabowo, dan Ganjar

Faizal mengatakan Pos Indonesia sudah terbiasa melakukan distribusi bantuan dari pintu ke pintu. Hal ini juga menjamin akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.

“Penerimanya terdaftar, foto orangnya, kartu identitasnya, dan foto pembantu. Kalau ada uang, dengan uang, jika ada beras, dengan beras,” jelas Faizal.

Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas, Pos Indonesia juga menyediakan dashboard yang dapat dipantau secara real time oleh penyedia pendukung seperti Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Bapanas, Bulog dan penyedia lainnya.

“Anda dapat memantau kehadiran setiap detik secara real time, mengetahui berapa banyak dan di mana,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Presiden Joko Widodo atau pemerintahan Jokowi. JK mengatakan, bansos tidak boleh dibagikan di jalan atau di pasar, melainkan diberikan kepada mereka yang berhak berdasarkan pendataan.

“Bansos yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit sudah tepat. Namun cara ini harus benar. Jangan memberi di pinggir jalan, di pasar, dan di tempat umum, kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Januari 2024.

Menurutnya, aturan yang benar mengenai penunjukan dan pendistribusian bantuan sosial berdasarkan nama dan alamat terdaftar harus dilaksanakan oleh gubernur desa dan kabupaten.

“Kalau yang dilakukan selama ini, tentu saja siapa yang butuh, siapa yang butuh,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi penyaluran bansos jelang Pemilu 2024. Penyaluran ini dituding mempolitisasi bansos untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dan putra sulung calon wakil presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. anakku

YOHANES MAHARSO | IKSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: EKSKLUSIF: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T, Kesejahteraan dan IKN.

Menteri Luar Negeri Eric Tahir mengatakan, harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Menurut dia, kenaikan harga pangan terkait dengan situasi geopolitik global, namun pemerintah Indonesia siap membantu. Belajarlah lagi

Menteri Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, 3 orang ahli hukum tata negara dalam “Suara Kotor” merupakan orang-orang yang berintegritas tinggi. Belajarlah lagi

Menteri Urusan Masyarakat Eric Tahir menolak politisasi kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan merupakan program lama, tapi kenapa sekarang banyak yang ribut? Belajarlah lagi

Film “Dirty Voice” memaparkan kebijakan babi yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran. Demikian jawaban Amin, Sekretaris Pers Timnas. Belajarlah lagi

Menurut para ekonom, kebijakan penyesuaian otomatis seharusnya menunggu penurunan pendapatan pemerintah. Belajarlah lagi Ramai Politisasi Bansos, Pos Indonesia Klaim Penyaluran Tepat Sasaran Sesuai Data Pemerintah

Begitulah gambaran politisasi anggaran kesejahteraan yang dilakukan Jokowi jelang pemilu 2024 seperti dalam film Suara Kotor.

Dirty Voice yang mengupas tanda-tanda kecurangan pemilu 2024, tayang selama 24 jam dan langsung memancing beragam tanggapan, terutama dari Bawaslu dan Timses. Belajarlah lagi

Soundtrack Kotor Bongkar Politik Presiden Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Bukti Kecurangan Pemilu. Belajarlah lagi

Mahasiswa Bandung mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal pemilu dan bansos. Belajarlah lagi

Direktur Senior Bulog Bayu Krisnamurthy mengatakan, sejak awal tahun 2024, Bulog telah menyalurkan bantuan sosial sebanyak 185.000 ton beras. Baca selengkapnya