Pemblokiran APBN untuk Danai Bansos Dadakan, Ekonom Sebut Automatic Adjustment Kehilangan Kredibilitas

Selamat datang Ebadi di Situs Kami!

Ebadi, JAKARTA – Sepekan jelang Pemilihan Umum (Pemilu), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pengurangan bahan pangan senilai Rp11,25 selama Januari-Maret 2024 sebagai bantuan langsung tunai untuk bantuan sosial (BLT) memutuskan untuk menyalurkannya. dalam bentuk (bambu). Menurut Ekonom Triliun dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Webbsono, membanjirnya kebijakan bantuan sosial ini telah menciptakan anggaran “segera” berupa penyesuaian otomatis atau penutupan APBN. Pemblokiran APBN untuk Danai Bansos Dadakan, Ekonom Sebut Automatic Adjustment Kehilangan Kredibilitas

Saat dihubungi Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024, Yusuf mengatakan, “Dampak banjir bansos yang datang tiba-tiba juga menyebabkan kebutuhan dana mendadak.”

Anggaran mendadak ini diperkirakan akan mempengaruhi anggaran program pemerintah lainnya. Alhasil, pada 29 Desember 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan penyesuaian otomatis yakni prosedur penghentian sementara belanja Kementerian/Departemen (K/L). Program-program yang anggarannya dialokasikan telah dihentikan. Pemblokirannya maksimal lima persen dari anggaran masing-masing Kementerian/Departemen. Total anggaran yang diblokir dalam kebijakan ini mencapai Rp50 triliun.

Diakui Yusuf, kebijakan penyesuaian otomatis bukanlah hal baru dan sudah berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memanfaatkannya sebagai strategi pengelolaan anggaran tambahan tambahan (SILPA). SiLPA dianggap sebagai senjata fiskal untuk menghadapi potensi penurunan pendapatan pemerintah, peningkatan belanja, atau peningkatan belanja anggaran yang berasal dari pendanaan anggaran.

Lanjutnya, “Kebijakan penyesuaian otomatis ini merupakan kebijakan positif, langkah pemerintah yang sangat dinantikan dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian.” Banyak Milenial Belum Punya Rumah, Begini Upaya Pengembang

Namun Yusuf menduga pelarangan tersebut dilakukan karena program bansos “segera” yang diusung Presiden Jokowi masih memiliki ruang untuk penambahan anggaran. Pasalnya, di tengah kisruh tersebut, pemerintah tetap melanjutkan program besar yang kurang mendesak, seperti pembentukan Daerah Ibu Kota Negara (IKN) dan bantuan sosial pra pemilu.

“Justru (pemerintah) melakukan kebijakan bansos yang nekat demi keuntungan elektoral pada pemilu 2024,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, hal ini menyebabkan kebijakan koreksi otomatis kehilangan kredibilitasnya. Kebijakan tersebut bukan lagi untuk membangun cadangan finansial untuk menghadapi ketidakpastian, melainkan kebijakan politik untuk melayani kepentingan Presiden Jokowi.

“Menutup 5 persen anggaran kementerian atau lembaga kehilangan kredibilitas karena digunakan untuk program darurat, seperti bansos dan subsidi pupuk,” kata Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Malayani Andrawati menerapkan kebijakan penyesuaian otomatis atau pembekuan anggaran kementerian/lembaga pada tahun 2024, sehingga total anggaran yang dibekukan mencapai Rp50,14 triliun. Setiap kementerian/lembaga diminta menyisihkan 5 persen dari total anggarannya, yang kemudian dianggap sebagai cadangan dan tidak bisa digunakan untuk belanja di awal tahun. Surat Sri Milani kepada kementerian dan lembaga juga menyatakan bahwa banyak program yang tidak akan dihentikan. Mulai dari program bantuan sosial hingga program pengembangan IKN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hararto juga baru-baru ini mengakui dibutuhkan Rp 50,14 triliun untuk mendukung program bantuan sosial, khususnya bantuan langsung tunai untuk ketahanan pangan dan pengurangan subsidi pupuk (BLT) ditutup. Dalam konteks ini, BLT yang disalurkan berjumlah Rp200 ribu per penerima per bulan, atau Rp600 ribu per rumah tangga sasaran jika disalurkan dalam tiga bulan. Sementara itu, tambahan subsidi pupuk untuk petani juga diumumkan dengan pendanaan sebesar Rp14 triliun.

Ketekunan Melati Adinda | Anissa Fabiola

Pilihan Editor: Disebut Bisnis Tambang, Co-Founder Tokopedia Bantah Riset JATAM

Pemungutan suara pada pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Hal ini harus diingat ketika mencoblos di TPS. Baca selengkapnya

Menteri Sandiga Salahuddin Ono mengatakan, 3 ahli konstitusi dalam film Dirty Vote merupakan sosok yang berintegritas tinggi. Baca selengkapnya

Warga Indonesia yang tinggal di Maroko rela menempuh jarak ratusan kilometer untuk mengikuti pemilu 2024. Baca selengkapnya

Banyak video di media sosial yang berisi pernyataan pengamat militer Kony Bakri yang menggambarkan skenario Prabo alih-alih kompensasi di tahun ketiga. Baca selengkapnya

Bagi pemilih pada Pemilu 2024 yang terdaftar di DPT dan belum menerima formulir Model C6 3 hari sebelum pencoblosan, dapat melakukannya. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tohr menolak politisasi bantuan sosial. Menurutnya, bansos merupakan program lama, namun mengapa kini banyak kontroversi? Baca selengkapnya Pemblokiran APBN untuk Danai Bansos Dadakan, Ekonom Sebut Automatic Adjustment Kehilangan Kredibilitas

Surat suara pemilu Indonesia di Jeddah ditandai dengan nomor urut 02. PU Indonesia telah membuka jajak pendapatnya. Baca selengkapnya

Sesuai aturan KPU, siapa yang bertanggung jawab membersihkan alat peraga kampanye (APK) selama seminggu? Baca selengkapnya

Film Dirty Vote menampilkan politik tong babi dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabo Gibran. Amin, juru bicara timnas, bereaksi terhadap hal tersebut. Baca selengkapnya

Para ekonom memperkirakan bahwa kebijakan penyesuaian otomatis akan mengurangi pendapatan pemerintah. Baca selengkapnya