Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

Sugeng rawuh Ebadi di Situs Kami!

Ebadi, Jakarta – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai mitigasi krisis iklim yang digalakkan pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Banyak kebijakan pemerintah, termasuk perdagangan karbon dan transisi energi, pada kenyataannya dipandang sebagai ancaman baru bagi masyarakat adat di banyak wilayah. Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

“Masyarakat adat tidak pernah dipandang oleh pemerintah sebagai aktor kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi pada Sabtu 3 Februari 2024.

Rukka mencontohkan isu terkait Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Emisi Karbon. Kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dinilai mengabaikan peran masyarakat adat. Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengendalikan nilai ekonomi karbon yang dihasilkan hutan. Padahal, hutan itu dilindungi dan dilindungi oleh masyarakat adat, ujarnya. Menurut Rukka, hal serupa juga terjadi pada tahun 2023 di Kantor Jasa Keuangan (OJK). dalam Peraturan No. 14 tentang perdagangan karbon dioksida melalui pertukaran karbon.

Rukka meyakini kebijakan pengendalian CO2 hanya menguntungkan perusahaan. Alih-alih menjamin hak-hak masyarakat adat, ekonomi hijau yang berkedok mitigasi krisis iklim justru menjadi ancaman baru. 5 Kewajiban Platform Digital di Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Ia mencontohkan masyarakat Aru lokal di Maluku. Hutan Kepulauan Aru telah ditempati oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sejak Undang-Undang Cipta Kerja berubah nama menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman ( PBPH-HT) – dengan luas 170 ribu hektar. Pemegang konsesi kini bekerja sama dengan badan usaha karbon yang ingin mengembangkan lahan seluas 591,95 hektar. “Hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat adat Aru ini sudah direncanakan,” kata Rukka.

Pengabaian hak-hak masyarakat adat juga terjadi dalam pengembangan proyek energi berkelanjutan. Rukka mencontohkan proyek pengembangan energi panas bumi di Pulau Flores yang menggusur lahan seluas 3.778 hektar yang dihuni 14 komunitas adat setempat. “Proyek ini mengancam hilangnya tempat tinggal bagi 4.506 warga masyarakat setempat di Pocoleok, Manggara, Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Rukka menilai situasi ini semakin meningkatkan ancaman terhadap masyarakat adat yang terus kehilangan wilayahnya. Menurut AMAN, tahun lalu ada 2,57 juta orang yang disita untuk investasi dan pembangunan infrastruktur. hektar wilayah bersama. Penyitaan ini seringkali disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Pada tahun 2024 bulan Januari. adalah rekor rumah kaca baru untuk suhu rata-rata bulanan. Baca selengkapnya

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim yang mengancam hampir seluruh dunia berkembang pesat. Baca selengkapnya

3 teknologi unggulan, mulai dari peringatan dini BMKG di Kabupaten Pantura, visi misi calon presiden terkait masyarakat lokal, dan jalur udara darat di Jawa Barat. Baca selengkapnya

Politik pra pemilu berkisar pada pembahasan isu-isu politik yang jauh dari kepentingan masyarakat adat. Baca selengkapnya

Selain nasib masyarakat adat dan penerimaan mahasiswa baru Unair, dampak perubahan iklim terhadap konflik manusia-gajah juga dikaji. Baca selengkapnya

2,57 juta akan disita untuk investasi pada tahun 2023. hektar wilayah adat. AMAN mengkritik Pilpres 2024 yang mengabaikan isu masyarakat adat. Baca selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen sebesar $122 miliar untuk SDG7 dan nol emisi karbon. Bergabunglah dengan Perjanjian Energi yang dipimpin PBB. Baca selengkapnya Masyarakat Adat Terancam Kebijakan Mitigasi Krisis Iklim Pemerintah

Pemerintahan DPR dan anggota DPR dinilai tidak menganggap penting persoalan adat ini. Baca selengkapnya

Daripada menurunkan target energi terbarukan, pemerintah sebaiknya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut selama ini. Baca selengkapnya

Pemasangan panel surya pada PLTS Terapung Cirata diyakini terus memberikan dampak terhadap biota perairan. Baca selengkapnya